Assalamu alaikum wr wb
Bismillahirrohmanirrohim

Merespon pernyataan yang dikeluarkan pihak Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan kredit murah UMI (Ultra Mikro) 1,5 T, melalui program Pusat Investasi Pemerintah (PIP), bersama ini kami menyampaikan:

1. Pelaksanaan MoU  terkait UMi ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan oleh LPNU (Lembaga Perekonomian NU), mengingat kami tidak  melihat adanya model pembiayaan sebagaimana yang diharapkan kesepaktan diawal, yakni salah satunya pricing pembiayaan bagi pelaku ekonomi  mikro sebesar 2 % sampai di tangan end user. Yang terjadi adalah pricing yg terlalu tinggi sebesar 8 %, bahkan lebih tinggi dari KUR yang berkisar  6 %.

2. Dengan pricing pembiayaan yang tinggi tersebut, PBNU menganggap tidak layak untuk membantu masyarakat kecil yang butuh afirmasi pricing untuk menjalankan usaha mikro, yakni pada kisaran 2 % di tingkat end user, sehingga  akan benar-benar dapat membantu pelaku mikro ekonomi.

3. Mengenai surat rekomendasi PBNU tertanggal 22 Mei 2017, adalah sebagai tindak lanjut MOU untuk menjawab permintaan data teknis koperasi atau BMT yang akan ikut dalam program. Namun mengingat rate yang terlalu tinggi, program ini tidak dapat diteruskan. Terlebih pemerintah menunjuk 3 channeling sebagai penyalur, yakni Bahana Artha Ventura, PNM & Pegadaian. Tentu harapan untuk mendapatkan semurah-murahnya kredit mikro menjadi semakin jauh.

4. Adapun kerja sama Kemenkeu dengan beberapa pesantren yang kami dengar sebagai pilot project adalah bukan bagian dari kerja sama yang diharapkan, di mana LPNU yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan program pun tidak lagi diajak untuk terlibat aktif. Dengan demikian tim yang telah dibentuk oleh LPNU pun tidak dapat melakukan monev (monitoring & evaluasi) ataupun upaya peningkatan kapasitas (capacity building) yang sejak awal sesungguhnya sudah dirancang guna menumbuhkan & menggairahkan para pelaku ekonomi mikro.

5. Harapan untuk terwujudnya kredit  semurah-murahnya adalah impian besar bagi PBNU. Hal ini merupakan upaya untuk mengawal & memberi pelayanan kepada umat terutama dalam program pemberdayaan ekonomi. 

Demikian untuk menjadi maklum adanya.

Jakarta, 26 Desember 2019
Wassalamu alaikum wr wb

HA Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama