Palangkaraya - Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mendukung program Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri, saat menerima Kepala BKKBN Hasto Wardoyo di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (9/122019).

Menurut Fahrizal Fitri, Kalteng memberikan dukungan program khususnya terkait peningkatan kualitas anak dan keluarga. Bahkan pihaknya akan melakukan evaluasi anggaran bidang kesehatan APBD Kabupaten/Kota, khususnya terkait pencegahan stunting.

"Kami di Kalteng tidak bicara jumlah anak, tetapi kami dukung program BKKBN terkait peningkatan kualitas anak dan keluarga. Kami akan evaluasi APBD Kabupaten/Kota khususnya bidang kesehatan khususnya program-program untuk pencegahan stunting", tegas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri.

Ia menjelaskan, perubahan anggaran tersebut untuk menurunkan tingginya angka stunting, dimana Kalteng menempati posisi ke 5 dengan angka stunting di Indonesia serta angka pernikahan dini peringkat 2 di Indonesia.

"Pemahaman Bapak Gubernur bahwa Kalteng masih punya wilayah luas hal ini terkait program BKKBN yang membatasi kelahiran dengan slogan dua anak cukup. Namun program KB juga terkait kualitas anak dan keluarga. Di Provinsi Kalteng stunting masih peringkat 5 nasional dan pernikahan dini masih peringkat 2 nasional. Dengan rencana adanya kursus pra nikah kami sangat mendukung sekali dan tentunya program pembangunan keluarga," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyampaikan, Keluarga Berencana (KB) memang upaya untuk mengatur jumlah anak dan jarak kelahiran, dimana spacing kelahiran terbukti mampu mencegah terjadinya stunting. Menurutnya, saat ini juga sedang dikembangkan sertifikasi pranikah, sehingga dengan jumlah anak yang ideal, maka masyarakat bisa mengelola kehidupan keluarganya dengan baik. Ia berharap, kontrasepsi tidak bisa dimaknai dengan pembatasan jumlah kelahiran, tetapi lebih jauh lagi dimaknai secara positif untuk mengatur dan menata kependudukan serta untuk merencanakan keluarga melalui pendekatan siklus kehidupan manusia.

“Penggunaan kontrasepsi juga dalam rangka melindungi kesehatan ibu dan anak, mulai dari kehamilan yang sehat, kelahiran yang sehat, kecukupan ASI dan gizi serta kecukupan pengasuhan dengan menggunakan kontrasepsi modern," kata Hasto

Kepala BKKBN menjelaskan, program KB juga sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya stunting melalui peran pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi keluarga yang memiliki anak usia dibawah 2 tahun.

"Sekaligus dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi hak anak untuk hidup layak dan berpendidikan setinggi-tingginya sebagai bagian dari hak asasi manusia," tegasnya. (ANP)