Jakarta – Terkait rencana peningkatan kualitas bimbingan pranikah, Menko PMK Muhadjir Effendy, selasa siang menerima tim penyusun modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin Kementerian Agama. Tim yang dipimpin Alissa Wahid ini sangat mendukung wacana Menko PMK untuk memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

Dihadapan Menko PMK Muhadjir Effendy, Alissa Wahid mengapresiasi wacana Menko PMK untuk menyempurnakan dan menperkuat program bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Menurutnya, dia dan Tim penyusun modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin Kementerian Agama sudah lama menanti kebijakan pemerintah dalam memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin. “Jujur saja, selama ini isu keluarga belum sentral jadi kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Sejak 2016, sebutnya, Kementerian Agama sudah ingin merevitalisasi kursus calon pengantin yang ada. Selama ini kursus calon pengantin yang berlangsung menjadi pertanyaan apakah sudah mampu menjawab tantangan zaman. Apalagi ketika itu, stunting belum menjadi isu utama. Disisi lain, KUA selama ini hanya menyelenggarakan pernikahan saja tidak ada pembekalan bagi calon pengantin. “Kita tentu prihatin, disaat yang sama terjadi 1100 perceraian setiap harinya,” paparnya.

Merujuk pada pengalaman gereja katolik yang membekali calon pengantin, para praktisi keluarga dan hukum Islam kemudian mulai mendesain bimbingan perkawinan. Kecakapan hidup berkeluarga menjadi salah satu poin dalam bimbingan perkawinan. Disamping itu juga materi menjaga kesehatan reproduksi keluarga dan menyiapkan generasi yang berkualitas.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko PMK, Agus Sartono yang mendampingi Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan, Kemenko PMK telah dan akan mengumpulkan beberapa pihak untuk menyempurnakan gagasan apa yang telah dilakukan Kementerian Agama (Pembekalan Calon Pengantin-red) beberapa tahun terakhir. “Jadi, tadi Pak Menko telah mendengarkan dengan baik gagasan dari tim dan akan ditindaklanjuti dengan mengundang seluruh stakeholder terkait,” ujarnya.

Menurutnya akan banyak Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait yang terlibat dalam pembekalan bagi calon pengantin. Ada Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian PPPA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hingga BKKBN. “Kita akan sempurnakan modul bimbingan perkawinan. Disederhanakan agar mudah dipahami,” jelasnya. Agus menambahkan, kelak informasi yang disampaikan dalam modul juga disesuaikan dengan bahasa masing-masing daerah di Indonesia. Termasuk dengan instrukturnya yang berasal dari tokoh adat setempat. Pertimbangannya, masih ada yang belum menguasai bahasa Indonesia dan masyarakat masih mau mendengarkan tokoh adat setempat.

Pemerintah, lanjut Agus, sejak awal memang ingin membangun ketahanan keluarga. “Kalau ketahanan keluarga terbagun, maka ketahanan nasional akan terbangun,” ujarnya. Terkait deadline pelaksanaan pembekalan calon pengantin, Agus menegaskan, bahwa program pembangunan manusia ialah never ending process. “Kita tahu dalam setahun terdapat 2 juta pasangan baru, sementara APBN hanya mampu meng-cover tidak lebih 10% untuk melakukan pelatihan bagi calon pengantin,” terangnya. Karenanya pemerintah juga menggandeng komponen masyarakat seperti Muslimat NU dan PP Aisyiyah dan lainnya yang biasa memberikan bimbingan bagi calon pengantin untuk bersinergi. “Silahkan saja, yang penting kontennya baik dan mudah dipahami,” pungkasnya.

Selain Agus, turut hadir dalam audiensi kali ini Seskemenko PMK YB Satya Sananugraha, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ghafur Dharmaputra, Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan Agus Suprapto serta Rita Pranawati dan Titik Haryati dari KPAI. (ANP)