BANDUNG - Setelah kurang lebih 1 tahun  8 bulan pandemi Covid-19 melanda, ekonomi Indonesia kini mulai menunjukkan peningkatan. Tercatat pada triwulan II tahun 2021, PDB tumbuh 7,07% dibanding tahun sebelumnya. Tren pertumbuhan tersebut harus dijaga bahkan ditingkatkan. Pemulihan ekonomi menjadi suatu komitmen bersama yang harus dilakukan sampai kondisi kembali normal.

Tekad pemerintah agar perekonomian segera pulih tercermin dari tema utama HUT RI tahun ini yakni Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Suatu tema yang menunjukkan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan, agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. 

Dengan tekad tersebut, dalam rangka memperingati Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional (BMN), Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Peringatan Bulan Mutu Nasional dan Seminar Nasional Standardisasi di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (3/11/2021). Acara ini merupakan upaya untuk membangkitkan kesadaran dan semangat masyarakat Indonesia akan pentingnya mutu dan infrastruktur mutu nasional. Tema Bulan Mutu Nasional 2021 yang sejalan dengan tema utama Hari Kemerdekaan RI adalah “SNI untuk Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh”.

Kepala BSN, Kukuh S. Achmad saat membuka BMN 2021 mengatakan melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN menjadi pilar yang strategis untuk mengurangi dampak terburuk dari penyebaran Covid-19 dan menangkap peluang dibalik pandemi. Menjadi bangsa yang tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19 menjadi kunci keberhasilan untuk terus meningkatkan pertumbuhan perekonomian. 

“Dalam mendukung upaya-upaya kita menuju Indonesia terus bergerak menuju Indonesia maju, BSN telah menyediakan SNI, Standar Nasional Indonesia, pembinaan penerapan SNI dan laboratorium acuan.  Acuan SNI untuk persyaratan kualitas alat perlindungan diri, persyaratan alat-alat medik untuk sistem pernafasan, serta Sistem Manajemen Bioresiko pada Laboratorium dan organisasi terkait lainnya. Pembinaan penerapan SNI disediakan tidak hanya untuk UMKM, tapi juga seluruh pelaku usaha. Laboratorium acuan disediakan untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain,” ujar Kukuh.

Selain SNI tersebut diatas, BSN juga telah menetapkan SNI yang berkaitan dengan protokol kesehatan lainnya seperti masker. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 14 merek masker kain dan medis yang sudah sesuai dengan syarat mutu SNI, delapan di antaranya masker kain yang diproduksi di Jawa Barat.

Melalui kegiatan BMN 2021 yang dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Kukuh berharap dapat membangkitkan semangat masyarakat Indonesia akan pentingnya mutu dan infrastruktur mutu nasional. “Dengan narasumber yang berasal dari berbagai disiplin ilmu sehingga bisa memberikan pandangannya mengenai peran standar dalam mendukung kebangkitan Indonesia. Kegiatan ini diadakan secara secara offline terbatas serta online sehingga dapat diikuti oleh lebih dari 3000 peserta,” pungkas Kukuh.

Sementara, untuk mendukung iklim usaha, Menteri Investasi Indonesia & Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia dalam kesempatan yang sama mengungkapkan Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki iklim berusaha bagi UMKM yang terlihat dari skor starting business mencapai 81,22. Pemerintah berupaya menggabungkan proses pendaftaran perizinan yang berbeda sehingga dapat memangkas waktu yakni dengan menetapkan Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya yang melakukan terobosan dalam pengurusan perizinan. 

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS) berbasis risiko. Sistem ini memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan perizinan secara cepat, efektif, dan efisien. 

“Di dalam sistem ini bagi usaha mikro dan kecil (UMK) dengan Risiko Rendah diberikan kemudahan berupa perizinan tunggal, yaitu NIB berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH). Fasilitas perizinan tunggal harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi usaha mikro dan kecil yang ingin naik kelas. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan sehingga UMK dapat meningkatkan usahanya,” ungkap Bahlil.

Kolaborasi seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sangat penting untuk suksesnya sistem ini karena pada prinsipnya sistem ini terbuka. 

“Pada kesempatan ini saya ingin meminta BSN, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat segera mengambil peran demi kesuksesan program ini. BSN dapat mengambil peran melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan melakukan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi para pelaku UMK untuk mampu meningkatkan kualitas produknya termasuk pembiayaan sumber daya lain yang diperlukan sehingga produk UMK tersebut mampu bersaing di pasar global,” papar Bahlil.

Menurut Bahlil, memberikan kemudahkan perizinan usaha disamping dapat meningkatkan usaha pelaku UMK, juga dapat mendorong menciptakan lapangan kerja, mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara temasuk pendapatan daerah. Selain itu, perbaikan sistem kemudahan perizinan berusaha juga dapat memberikan pandangan calon investor atau image bagi Indonesia sebagai negara yang ramah bagi investasi. Hal ini akan berkontribusi pada Ease of Doing Business (EODB) Indonesia.

Dengan demikian Bahlil berharap dengan keterlibatan seluruh pihak termasuk BSN maka dapat mendukung upaya-upaya kita menuju Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh, melalui penerapan standar dan penilaian kesesuaian.  

Dalam pembukaan BMN 2021 juga dilaksanakan Launching Aplikasi Sistem Informasi SNI Bina UMK; Penyerahan sertifikat SNI kepada 13 UMKM Jawa Barat; Penyerahan sertifikat akreditasi kepada 11 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Jawa Barat; serta Penandatanganan nota kesepahaman antara BSN dengan 9 perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Setelah pembukaan BMN, acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional Standardisasi yang menghadirkan narasumber Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemenko Perekonomian RI, Iwan Faidi; Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Yuliot; Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah; Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Dudi Sudrajat Abdurachim; serta Wakil Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Anggawira dengan dimoderatori Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad. (ANP)