Jakarta - Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa, PP109/2021 seharusnya dikonsultasikan kepada publik.

“Menurut saya yang harus dilakukan paling utama sesuai dengan UU Nomor 12 harus dikonsultasikan kepada publik. Jadi PP 109/2021 kalau mau diubah, perlu dikonsultasikan kepada publik dulu,” kata Trubus Kepada Radio MNC Trijaya dalam Diskusi Opini Live Trijaya “Bedah Proses Legislasi Industri Hasil Tembakau” Kamis (09/09/2021).

Menurut Trubus, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan secara tertutup, karena akan mengganggu aspek transparansi bagi masyarakat.

“Karena disitu harus ada kejelasan maksud dan tujuan dari revisi PP109/2021 tersebut,” tambah Trubus.

Pengamat Kebijakan Publik ini juga menegaskan, bahwa rokok merupakan produk legal dan pemerintah juga mengambil cukai yang cukup besar dari penjualan rokok tersebut. Menurut Trubus, larangan merokok tidak ada urgensi dalam hal ini.

“Publik juga punya kedaulatan, prinsip, legal standing yang tidak bisa dipaksakan dengan cara-cara intervensi dari luar,” tambah Trubus.

Menurut Trubus, pemerintah harusnya mendengarkan dahulu bagaimana suara publik dan juga pemerintah harus berkolaborasi ketika ingin melakukan sebuah kebijakan publik.

Terkait pendapatan industri rokok yang kian menurun, tapi disisi lain pendapatan cukai pemerintah justru meningkat, Trubus mengatakan bahwa ini adalah suatu hal yang kontradiktif. Menurutnya, banyak pihak atau kelompok tertentu yang memainkan sebuah kebijakan demi keuntungan kelompok tersebut.

“Ini menjadi hal yang berbahaya karena kemudian bagaimana kepentingan publiknya bisa dilakukan dengan maksimal,” ujar Trubus

Publik juga dianggap harus memiliki suatu kepuasan dan ketika suatu kebijakan tidak memuaskan bagi publik.

“Pemerintah dari tahun ke tahun mendapatkan cukai, tetapi pemerintah malah melakukan pemangkasan,” kata Trubus.

Menurutnya, seseorang yang merokok itu adalah sebuah pilihan bagi mereka. Trubus menambahkan, bahwa pemerintah sering melakukan kebijakan dengan ‘testing water’ dan mengulur-ngulur waktu untuk menguji publik.

“Pemerintah itu sering kali menguji publik, kalau publiknya ribut barulah nanti dibatalin atau kemudian ditunda dan ada juga istilahnya buying time atau diulur-ulur waktunya,” tutup Trubus.   (EVIN)