Ketum HMI : Stop Kegaduhan Politik People Power, Jadikan Hukum Sebagai Pondasi Demokrasi
Tuesday, 14 May 2019
Ketum HMI : Stop Kegaduhan Politik People Power, Jadikan Hukum Sebagai Pondasi Demokrasi

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Respiratori Saddam Al Jihad menjelaskan bahwa sudah saatnya kegaduhan politik people power oleh segelintir pihak dihentikan. Ada tindakan yang diduga gerakan yang dirancang secara terstruktur dan masif untuk mempolitisasi makna people power.

 

Seharusnya segala bentuk arus demokrasi, termasuk masalah pemilu dapat diselesaikan dalam mekanisme yang taat konstitusi, bukan melakukan kegaduhan politik people power di tengah optimisme pemuda dalam menyambut kegembiraan demokrasi.

 

Saddam menekankan bahwa pemuda hari ini berada dalam gerbang demokrasi yang optimis dalam membangun bangsa dan negara, bukan dalam konstruksi memecah belah dan mengadu setiap anak bangsa. Sehingga untuk gerakan yang menimbulkan kegaduhan dengan tegas untuk ditolak.

 

"Setiap permasalahan hukum dalam ruang demokrasi, lebih baik diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku," tutur Saddam.

 

Saddam menjelaskan bahwa wacana people power dalam konteks sebenarnya, digulirkan ketika pemerintahan otoriter, terjadi krisis ekonomi, dan tindakan represif, seperti di penghujung orde baru. Kalau sekarang terjadi karena dampak hasil pemilu, ini yang menyebabkan makna people power  sudah terpolitisasi dan berpotensi menimbulkan gerakan yang gaduh dalam masyarakat. Sehingga ini adalah “Negatif People Power".

 

Dalam Pasal 14 dan 15 UU NO 1 th 1946 disebutkan,  penyebar berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran harus ditindak dengan tegas. Dalam persoalan kepemiluan apabila terjadi kecurangan harus dilihat kasus per kasus dan di selesaikan sesuai mekanisme secara struktural di Bawaslu, artinya dari daerah hingga ke pusat. Tidak bisa digeneralisir dalam bingkai opini politik.

 

Menurut mahasiswa Doktor Ilmu Pemerintahan ini, people power yang sebenarnya sudah terjadi 17 april lalu, ketika 150 juta lebih rakyat menggunakan power hak pilih menentukan pemimpin negara dan wakilnya di 800 ribuan TPS seluruh Indonesia. 

 

Kalau ada people power lain maka selain harus melalui mekanisme UU dan jumlahnya harus lebih dari 150 juta. Kalau kurang dari itu apalagi jauh lebih kecil, maka itu hanya segelintir orang yang tidak bisa mengatasnamakan rakyat/people Indonesia.

 

Terakhir Saddam meminta Kepolisian dan Bawaslu, agar menuntaskan permasalahan ini agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang menimbulkan kegaduhan kepemiluan. (mus)