MRT Jadi Tulang Punggung Angkutan Massal
Tuesday, 19 March 2019
MRT Jadi Tulang Punggung Angkutan Massal
Proyek MRT Jakarta

JAKARTA – Mass rapid transit (MRT) Bundaran HI-Lebak Bulus diproyeksikan menjadi tulang punggung angkutan massal di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

 

MRT tak bisa berdiri sendiri dan harus terkoneksi dengan Transjakarta, KRL Commuter Line, serta light rail transit (LRT). “Supaya berjalan optimal, layanan MRT harus ditopang angkutan massal yang mudah diakses masyarakat baik untuk melanjutkan perjalanan setelah menggunakan MRT maupun sebaliknya saat menuju stasiun MRT terdekat,” ujar Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono di Jakarta kemarin. Menurut dia, jika operasional MRT tidak terintegrasi, bisa menimbulkan kemacetan di setiap stasiun ketika penumpang hilir mudik apalagi pada jamjam sibuk.

 

Maka itu, BPTJ terus bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Trans portasi Jakarta, PT MRT Jakarta, serta PT LRT Jakarta untuk menghubungkan layanan MRT. Saat ini MRT memasuki tahap uji coba untuk masyarakat umum. PT MRT Jakarta menambah kuota penumpang sejak 18 - 24 Maret 2019 karena animo masyarakat yang cukup tinggi. “Kuota di sistem pendaftaran dinaikkan dari 28.800 penumpang per hari menjadi 50.000 penumpang,” kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Muhamad Kamaluddin. Tak hanya menambah kuota, PT MRT juga memperpanjang jam uji coba. Sebelumnya hanya dibuka sejak pukul 08.00- 16.00 WIB menjadi pukul 07.00-17.00 WIB.

 

Pada Minggu (24/3) mendatang Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan pengoperasian MRT Bundaran HI-Lebak Bulus. “Rencananya peresmian diadakan di Stasiun MRT Bundaran HI,” ucap Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat. Sebelum meresmikan MRT, Jokowi akan mencoba layanan moda transportasi massal tersebut pada hari ini. Kemarin Ibu Negara Iriana Jokowi dan Mufidah Jusuf Kalla mengikuti uji coba publik MRT dari Stasiun Bundaran HI menuju Lebak Bulus kemudian kembali lagi ke tempat awal.

 

 

 

Keduanya didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kembali mengenai integrasi dan mengoptimalkan layanan MRT, Pemprov DKI terus mempersiapkan segala sesuatunya terkait rencana pengoperasian MRT pada Minggu (24/3). Pertama, dari sisi angkutan umum yang integrasinya harus diselesaikan dengan Transjakarta baik bus kecil, bus sedang, maupun bus besar dengan program Jak Lingko. Menurut pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko, untuk bus kecil terus mengalami progres yang efektif lantaran sudah ada kontrak dengan seluruh operator melalui sistem rupiah perkilometer di Badan Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah (BPBJ).

 

Nanti semua layanan berbasis standar pelayanan minimum (SPM) yang salah satunya mengatur naik-turun penumpang serta kenyamanan dan keamanan angkutannya. Untuk bus sedang seperti Kopaja dan Metromini akhir Maret ini sistem rupiah per kilometer baru ada di katalog daerah. Ketika mereka sudah terintegrasi dengan Transjakarta pada 2019 ini, tentu akan ada pengaturan. “Jelang pengoperasian mempersiapkan penggunaan hak pengelolaan stasiun kepada MRT termasuk pengadaan badan usaha jasa pengamanan untuk mengatur dan mengelola kawasan stasiun MRT. Jadi titik penjemputan ojek online sudah dipertimbangkan oleh MRT,” ungkap Sigit. Dengan menyelesaikan integrasi angkutan umum dan hak pengelolaan stasiun, kekhawatiran MRT menyebabkan kemacetan dapat diminimalisasi. Terpenting pola perjalanan masyarakat terlayani seluruhnya dengan angkutan umum.

 

Tarif LRT Velodrom dengan Transjakarta ke Dukuh Atas Rp11.000

 

LRT Kelapa Gading-Velodrom akan melayani perjalanan hingga Dukuh Atas dengan bantuan bus Transjakarta. Tarif sebesar Rp11.000 dinilai mampu meningkatkan layanan LRT. Direktur Utama PT LRT Jakarta Allan Tandiono mengatakan, saat ini pembangunan jembatan penghubung atau skybridge antara Stasiun LRT Velodrom dengan Halte Transjakarta Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur tengah dibangun. Dengan terhubungnya LRT dan Transjakarta hingga ke Dukuh Atas, dia optimistis penumpang LRT bisa mencapai 14.225 penumpang per hari. Allan berharap usulan tarif yang diajukan Pemprov DKI sebesar Rp6.000 disetujui DPRD.

 

 

“Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) merekomendasikan Rp10.800 terintegrasi Trans jakarta. DKI usul Rp6.000 untuk tarif LRT saja. Kalau mau nyambung Jak Lingko pengguna nambah Rp5.000. Total Rp11.000 hampir sama dengan rekomendasi DTKJ,” ucapnya. Berdasarkan hitungan LRT, tarif keekonomian untuk LRT Jakarta yakni Rp41.655. Karena itu, Pemprov DKI harus menggelontorkan subsidi dari APBD Rp6.000 untuk LRT. Dengan demikian, subsidi yang dibutuhkan sebesar Rp327 miliar.

 

“Biaya modal Rp34 miliar, biaya operasi dan perawatan sarana Rp36 miliar, biaya operasi dan perawatan prasarana Rp156 miliar,” kata pelaksana tugas (PLT) Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta Abbas. Direktur Proyek PT LRT Jakarta Iwan Takwin menuturkan, LRT tinggal menunggu izin operasional dari Dinas Perhubungan DKI lantaran sudah ada sertifikat dari Balai Pengujian Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang telah melakukan pengujian sarana dan prasarana LRT.

 

“Kemungkinan Minggu ini izin operasional dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan. Akhir Maret kami targetkan sudah beroperasi,” ujarnya.