Romahurmuziy, Ketum PPP Kedua yang Terjerat Kasus Korupsi
Friday, 15 March 2019
Romahurmuziy, Ketum PPP Kedua yang Terjerat Kasus Korupsi

JAKARTA - Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum (Ketum) PPP Romahurmuziy di Kementerian Agama (Kemenag) Kantor Wilayah Jawa Timur di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo.

 

Penangkapan terhadap Romahurmuziy atau Romi ini merupakan kejadian kedua kalinya ketum partai berlambang Ka'bah itu terjerat oleh KPK. Pada tahun 2015 silam, eks Ketum PPP Suryadharma Ali juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di Kementerian Agama dan Dana Operasional Menteri (DOM).

 

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan bahwa pihaknya melakukan operasi di Jawa Timur. Saat ini, beberapa orang yang terjaring OTT sedang dilakukan pemeriksaan intensif di Polda Jawa Timur.

 

 

"Betul ada giat KPK di Jatim, saat ini sdng dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim," kata Agus saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (15/3/2019).

 

Agus menyebut, pihaknya akan menentukan status hukum Romi setelah dilakukan pemeriksaan 1X24 jam. Hal itu akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui konferensi pers.

 

Sampai saat ini, pihak KPK belum merinci siapa saja pihak yang diciduk dalam operasi senyap tersebut. Kemudian, lembaga antirasuah juga belum membeberkan perihal kasus apa Romi ditangkap.

 

"Statusnya akan ditentukan sesuai KUHAP setelah selesai pemeriksaan. Tunggu konpers lanjutannya di KPK nanti malam/besok pagi," tutur Agus.

 

Sementara itu, terkait dengan Suryadharma Ali, Majelis Hakim Tipikor menyatakan Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan DOM.

 

Pada 2016 lalu, Suryadharma telah dijatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp1.821 miliar dan diganjar hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

 

Kemudian, pada tahap banding, hukuman penjara Suryadharma Ali diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.