60 Persen Tak Hadiri Paripurna, Dewan Kabupaten Bogor Boikot Bupati
Friday, 04 January 2019
60 Persen Tak Hadiri Paripurna,  Dewan Kabupaten Bogor Boikot Bupati

BOGOR - Terkait Ketidakhadiran 26 anggota Dewan dari total 50 kursi legislatif dalam rapat paripurna istimewa pemaparan visi dan misi Bupati Bogor Ade Yasin, pada Senin (31/12/2018) lalu, terus bergulir menjadi polemik di kalangan masyarakat.

Pasalnya, puluhan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang didominasi oleh fraksi Golkar-Demokrat termasuk ketua Dewan, yakni Ilham Permana, tidak hadir dalam acara tersebut terkesan dalam arti mememboikot perhelatan tersebut.

Dari 26 anggota yang tidak hadir, sebanyak 13 anggota DPRD Kabupaten Bogor kedua partai tersebut, terdiri atas sembilan anggota fraksi Golkar begitupun empat anggota fraksi Demokrat tidak satupun hadir dalam sidang. 

Tentu, hal itupun menjadikan pertanyaan besar bagi masyarakat Kabupaten Bogor, dalam arti 60% anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak mengikuti acara rapat Paripurna penyampaian Visi Misi Bupati Bogor yang legitimasi pelantikannya tersebut dipertanyakan.

Bisa dilihat, pendapat Akhir Fraksi-Fraksi pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor tanggal 30 November 2018, merekomendasikan mencabut surat DPRD Kabupaten Bogor Nomor 170/28-DPRD tanggal 6 Agustus 2018 perihal penetapan pemberhentian Bupati Bogor masa jabatan 2015-2018, dan pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih hasil pilkada serentak tahun 2018 sama sekali tidak ada tindak lanjutnya.

Hal itupun, menjadi sorotan bagi masyarakat Kabupaten Bogor, bahwasannya surat tersebut tidak ada tindak lanjutnya sama sekali (tidak ditangani dengan baik atau tidak direspon sama sekali) menjadikan alasan 26 anggota DPRD Kabupaten Bogor tidak menghadiri acara pelantikan tersebut.

Padahal bisa kita lihat juga, Surat Ketua Pengadilan Kelas 1A Cibinong Nomor 304/Pdt-G/2018/PN.CBI tanggal 7 Desember 2018, Realese pengadilan sidang perkara perdata sudah diterbitkan. Dan surat Fraksi Partai Golkar-PAN Nomor B.602/FPG-PAN/XII/2018 tanggal 17 Desember tahun 2018 perihal permohonan surat kepada menteri Dalam Negeri.

Oleh karena itu, seharusnya hal ini ditindak lanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penundaan jadwal pelantikan, sebelum pelaksanaan persidangan pada tanggal 8 Januari 2019 dilaksanakan, dan tentu hal itupun belum tahu hasilnya seperti apa, apakah gugatan yang dilayangkan Tim Advokasi pasangan Jaro-Ingrid yang menang apa tim kubu tergugat yaitu Ade - Iwan.

Sementara itu, menurut Pengamat Politik Dari Riset Lingkaran Strategis (Rilis) Setia Darma mengungkapkan, seharusnya Kemendagri dan Gubernur Jawa Barat melakukan kajian terlebih dahulu terkait pelantikan Bupati Bogor Ade-Iwan yang dinilai legitimasi Pelantikannya dipertanyakan.

“Hal itu bisa dilihat terkait gugatan yang sekarang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Cibinong, dan beberapa keputusan DKPP yang jelas-jelas disitu KPU dan Bawaslu bersalah,” katanya ketika ditanyakan lewat Telpon Selularnya, (3/1/2019).

Setia sapaan akrabnya juga menganggap, bahwa indikasi ketidak hadiran 26 anggota DPRD Kabupaten Bogor dalam sidang paripur penyampaian Visi-Misi Bupati Bogor Ade-Iwan itu jelas, hal itu masih berjalannya proses gugatan yang dilayangkan oleh tim advokasi Jaro-Ingrid yang akan dilaksanakan pada 8 Januari 2019.

“Kita bisa analisa, disini anggota DPRD Kabupaten Bogor sebanyak 60% tidak hadir hal itupun dikarenakan masih adanya sidang gugatan yang akan berlangsung pada tanggal 8 nanti, dan hal ini seharusnya bisa ditinjau ulang oleh Kemendagri terkait ketidak hadiranya anggota DPRD Kab. Bogor sebanyak 26 kursi tersebut,” imbuhnya.

Hal senada pun diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar-PAN A. Tohawi, bahwa sikap Fraksi Golkar-PAN jelas menghormati proses hukum dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) belum di paripurnankan , termasuk anggota Dewan ke 26 itupun masih melaksanakan reses.

"Jadi intinya satu kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan, kedua bagaimana penyampaian Visi Misi Bupati Bogor, toh kebijakan Bupati itu kan dari RPJP sedangkan RPJP itu belum diparipurnakan, terkecuali RPJP sudah diparipurnakan baru bisa ini kan belum, pada intinya biar janji-janji politik ke masyarakat ini terealisasi lewat RPJP itu, kalau begini masih pertanyaan besar kan," singkatnya.

Sama halnya dengan Ketua Fraksi Demokrat Moh. Hanafi, karena, semua anggota DPRD dari fraksi Demokrat ini masih ada tugas reses pas paripurna penyampaian Visi-Misi Ade-Yasin kemarin (31/12/2018) tersebut.

“Biar masyarakat yang menilai semuanya, sudah lah biar masyarakat yang menilai terkait hal ini, dan itupun kita masih disibukan dengan reses di DPRD," pungkasnya. (ANP)