Kementerian Sosial Paparkan Sejumlah Prestasi Sepanjang Tahun 2018
Saturday, 29 December 2018
Kementerian Sosial Paparkan Sejumlah Prestasi Sepanjang Tahun 2018

JAKARTA - Kementerian Sosial telah mencatatkan capaian kinerja yang memuaskan, selama tahun 2018. Hal ini salah satunya ditandai dengan tingginya tingkat penyerapan anggaran tahun 2018 yang mnencapai 94,99 persen.

“Realisasi anggaran dari pagu anggaran 2018 per 28 Desember mencapai 94,99 persen. Bulan Desember masih ada beberapa hari lagi. Jadi kami masih bisa meningkatkan realisasi anggaran hingga diharapkan mencapai 97 persen,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Hartono Laras, dalam acara press briefing, di Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Tahun 2018, pagu anggaran Kementerian Sosial RI ditetapkan sebesar Rp43.379.211.224.000, yang sudah terealisasi sebesar Rp 41.168.038.209.999, atau sekitar 94,99 persen. Dalam peringkat realisasi anggaran, Kementerian Sosial menempati posisi nomor 16 dari 65 K/L (Kementerian/Lembaga), atau nomor dua di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Saya kira ini merupakan prestasi yang patut kita syukuri,” katanya.

Resolusi 2019
Menurut Hartono Laras, pada tahun 2019, “resolusi” Kementerian Sosial RI adalah mengacu pada Prioritas Program Pemerintah Jokowi-JK khususnya prioritas pertama yakni pembangunan manusia melalui pengurangan
kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

“Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya pemerintah memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur, maka pada tahun 2019, akan lebih berfokus pada pembangunan sumber daya manusia. Kementerian Sosial, akan bekerja dalam ranah ini sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Hartono.

Strateginya tetap berorietasi pada mengatasi 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan berfokus pada dua sasaran, yakni percepatan pengurangan kemiskinan dan penyediaan layanan dasar.

“Dalam implementasinya peran bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) memang cukup signifikan. Peran kedua program tersebut dalam pengurangan kemiskinan terbukti efektif. Dan itu yang menyampaikan bukan kita,” kata Hartono.

Ia merujuk pada survei Badan Pusat Statistik (BPS), yang menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang atau 9,82 persen dari total populasi.  Atau terjadi penurunan sekitar 630.000 orang dibandingkan survei sebelumnya, September 2017 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 26,58 juta orang (10,12 persen).

Menurut BPS, berkurangnya angka kemiskinan di antaranya karena realisasi penyaluran subsidi dan penyaluran bantuan sosial. Distribusi Rastra (Beras Sejahtera) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tersalurkan sesuai jadwal.

Oleh karena itu, pada tahun 2019, peran kedua program ini akan terus ditingkatkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan makin meningkatnya alokasi anggran untuk PKH. 

“Bila pada tahun 2018, anggaran PKH sebesar Rp19,4 triliun, maka pada tahun 2019 akan meningkat sebesar Rp34,4 triiun,” kata Hartono. Adapun dengan jumlah penerima manfaat untuk PKH dan BPNT mencapai 10 juta KPM. Namun khusus BPNT akan bertambah menjadi 15.600.000 KPM, dimana 5.600.000 KPM dari penerima bansos rastra yang dikonversi menjadi BPNT.

Di bagian lain, Kepala Biro Perencanaan Adhy Karyono menekankan prestasi lain Kementerian Sosial yang patut dicatat adalah pengelolaan dan penyediaan data kemiskinan.

“Bila dulu ada masalah dengan kerancuan penyediaan data, sekarang sudah ada solusi dengan dibangunya Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG) yang menjadi rujukan bagi semua K/L,” kata Adhy.

Selain itu, bantuan sosial kini juga makin luas cakupannya. Misalnya mereka yang jatuih miskin karena bencana, bisa mendapatlan bantuan sosial melalui PKH. Demikian pula dengan kelompok lansia dan disabilitas bisa dibantu dengan PKH. Inilah bentuk inovasi dalam bantuan sosial,” kata Adhy.

WTP sebagai Tradisi
Sejalan dengan itu, sejak tahun 2016, anggaran  Kementerian Sosial terus meningkat. Yakni dari sebesar Rp12,5  triliun tahun 2016, kemudian Rp17,6  triliun tahun 2017, dan Rp41,2 triliun tahun 2018. Tahun  2019 masih ada peningkatan, yakni sebesar Rp58,90 triliun.

“Kenaikan anggaran juga berbanding lurus dengan makin besarnya tanggung jawab yang harus dijunjung seluruh jajaran Kementerian Sosial,” katanya. Hartono mengatakan, pengelolaan anggaran  tidak hanya harus semakin tertib (profesional, transparan dan  akuntabel), namun juga kinerja belanja harus semakin baik. 

“Sejauh ini pengelolaan anggaran di Kementerian Sosial berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik sehingga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini sebuah prestasi,. Namun ke depan, kami tidak hanya ingin menempatkan WTP sebagai prestasi, tetapi juga tradisi,” kata Hartono.

Menurut Hartono, yang tak kalah penting, peningkatan anggaran ini juga harus dipastikan berimplikasi secara riil terhadap pengurangan kemiskinan. “Setelah sukses menekan angka kemiskinan menjadi 9,82 persen, maka diharapkan angka kemiskinan akan terus ditekan pada sekitar 9,5 persen pada akhir 2019,” katanya.

Penyelamatan BMN
Selain hal-hal di atas, Hartono juga menyampaikan prestasi kementerian lain, yakni kembalinya Gedung Cawang Kencana di bawah otoritas sepenuhya Kementerian Sosial. 

Setelah melalui proses panjang sesuai ketentuan, akhirnya Gedung Cawang Kencana sudah bisa mulai digunakan untuk keperluan dinas sehari-hari segenap pegawai Kementerian Sosial RI. 

Direncanakan mulai Januari 2019, sebagian pegawai dari unit kerja Kemensos yang saat ini berkantor di Jalan Salemba Raya 28, akan berkantor ke Gedung Cawang Kencana, Cawang, Jakarta Timur. 

“Kami mengucapkan syukur _Alhamdulillah_ , karena Gedung Cawang Kencana sudah mulai bisa digunakan untuk aktivitas kedinasan. Gedung ini sudah tercatat sebagai aset (Barang Milik Negara/BMN) milik Kemensos, namun belum dimanfaatkan. Bahkan pada tahun 2015 menjadi salah satu temuan BPK khususnya terkait pengelolaan aset,” kata Hartono Laras.

Oleh karena itu Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meminta kepada Sekjen untuk segera menindaklanjuti dengan memanfaatkan dan mengelola gedung tersebut sesuai ketentuan. Secara obyektif pula, sejak 1985, kantor Kemensos di Jalan Salemba Raya 28 tidak ada penambahan atau perluasan bangunan.

“Padahal kan jumlah pegawai terus bertambah dan beban atau volume pekerjaan terus meningkat. Keberadaan kantor di Jalan Salemba sudah tidak memadai lagi,” katanya.

Kemensos perlu dukungan sarana yang bisa menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsinya, terutama berkaitan dengan tugas-tugas penyediaan basis data terpadu (BDT) kemiskinan.

Data ini nantinya digunakan untuk semua K/L dan pemerintah daerah (pemda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta berbagai lembaga dalam menyalurkan bantuan sosial dan subsidi dalam pelaksanaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

“Jadi, Gedung Cawang Kencana nantinya akan dirancang menjadi pusat unggulan ( _center of excellence_ ) penanganan masalah-masalah sosial di Indonesia,” kata Hartono. (ANP)