Tingkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Jalin Kerja Sama dengan Kementerian Perindustrian
Thursday, 27 December 2018
Tingkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial Jalin Kerja Sama dengan Kementerian Perindustrian


JAKARTA - Kementerian Sosial menyusun berbagai program dan melakukan berbagai upaya untuk memastikan penyandang disabilitas mandiri secara sosial dan ekonomi. 

 

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kerja sama yang dijalin dengan Kementerian Perindustrian hari ini, merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah memutus mata rantai kemiskinan khususnya terhadap penyandang disabilitas, dalam bentuk perluasan peluang kerja. 

 

“Dengan terbukanya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor, baik di sektor formal atau informal, baik sebagai pekerja di perusahaan dan sektor industri, ataupun sebagai pelaku wirausaha pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), diharapkan meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas,” kata Mensos, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Perindustrian terkait Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas, di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

 

Dalam sambutannya Mensos menyatakan, berbagai data menunjukkan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas baik di dunia dan secara khusus di tanah air, masih sangat memperihatinkan.

 

Laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2011 mengenai kondisi disabilitas di dunia menyebutkan bahwa 80% penyandang disabilitas yang berada di negara berkembang, hidup di bawah garis kemiskinan. 

 

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia terdapat 8,56% penyandang disabilitas dari total populasi penduduk (sekitar 22 juta orang). 

 

Kemudian, data Kementerian Tenaga Kerja tahun 2013 menyebutkan bahwa di antara sekian banyak penyandang disabilitas yang menganggur, 23,9% di antaranya merupakan penyandang disabilitas yang berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga (KRT). 

 

“Ditilik dari populasinya, hal ini merupakan angka yang besar sekali. Hal ini memberikan pesan agar kita serius menanganinya masalah ini. Karena kondisi tersebut berpotensi melahirkan lebih banyak kemiskinan-kemiskinan pada generasi berikutnya,” kata Mensos.

 

Menurut Mensos, kewajiban pemerintah meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas dengan memperluas lapangan kerja selain sejalan dengan semangat global, juga bagian dari komitmen terhadap penghormatan, penegakan, pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia.

 

“Pemerintah sungguh-sungguh berupaya mewujudkan masyarakat yang inklusif melihat peran penyandang disabilitas, yang bebas dari hambatan, dan dengan keterbatasan yang dimilikinya dapat tetap berpartisipasi secara penuh, aktif dan setara di masyarakat,” kata Mensos.

 

Kerja sama kedua kementerian juga dalam kaitannya melaksanakan amanat Presiden Joko Widodo pada Acara Puncak perayaan Hari Disabilitas Internasional 2015 di Istana Negara, 3 Desember 2015.

 

“Dalam kesempatan itu Presiden menyampaikan ‘berapapun jumlah penyandang disabilitas, bahkan satu orang pun, negara harus hadir untuk memenuhi dan melindungi hak-haknya sebagai warga negara, negara harus hadir untuk menegakkan hak-hak penyandang disabilitas’,” kata Mensos.

Tiga tahun kemudian, Presiden kembali menekan tugas penting ini pada Acara Puncak perayaan Hari Disabilitas Internasional 2018 di Summarecon Bekasi 3 Desember 2018 lalu. “Beliau mengingatkan kita semua, bahwa ‘harus ada wadah yang memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berprestasi, untuk berkarya’,” kata Mensos mengutip pernyataan Presiden.

 

Terkait hal itu pula, tahun ini merupakan tahun ke-7 bagi Indonesia setelah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan hampir tahun ke-3 pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum untuk mengakui, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. 

 

Menurut Mensos, apa yang dilakukan Kementerian Sosial dan Kementerian Perindustrian hari ini melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, merupakan wujud nyata hadirnya negara bagi penyandang disabilitas, sebagaimana yang tercantum dalam Nawa Cita, melalui upaya dukungan perluasan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas, mulai dari pelatihan, sertifikasi, rekrutmen, dan penempatan tenaga kerja disabilitas. 

 

Menurut penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, tujuan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama kelembagaan antara Kementerian Sosial  dan Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penempatan kerja di perusahaan industri atau yang disebut dengan Diklat 3 in 1, khususnya bagi penyandang disabilitas. 

 

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi, a) pertukaran data dan informasi; b) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c) penempatan kerja di perusahaan industri; serta d) pengembangan kerja sama kelembagaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

 

Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu dua tahun serta akan dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya paling sedikit satu tahun sekali. (ANP)