Eddy Sindoro Didakwa Suap Panitera PN Jakpus 50.000 Dolar AS
Thursday, 27 December 2018
Eddy Sindoro Didakwa Suap Panitera PN Jakpus 50.000 Dolar AS

JAKARTA - Mantan Petinggi Lippo Group Eddy Sindoro didakwa menyuap Edy Nasution selaku Panitera pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus). Suap tersebut bertujuan untuk memuluskan pengurusan dua perkara yang ditangani di PN Jakpus.

 

"Dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu memberi uang," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

 

Jaksa menduga Eddy Sindoro telah memberikan uang sebesar Rp 150 juta dan 50 ribu dolar Amerika kepada Edy Nasution. Uang itu diduga sebagai uang suap agar Edy Nasution mengatur perkara pengajuan peninjauan kembali (PK).

 

Eddy diduga melakukan suap bersama-sama dengan sejumlah anak buahnya yaitu pegawai PT Artha Pratama Anugerah, Wresti Kristian Hesti Susetyowati, Presiden Direktur PT Paramount Enterprise, Ervan Adi Nugroho, Hery Soegiarto, dan Doddy Aryanto Supeno.

 

"Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar Edy Nasution menunda proses pelaksanaan Aanmaning terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan menerima pendaftaran Peninjauan Kembali PT Across Asia Limited (PT AAL) meskipun telah lewat batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang," ujar jaksa.

 

Jaksa menjelaskan, berdasarkan Putusan Singapore Internasional Abitration Centre(SIAC) PT. MTP dinyatakan wanprestasi dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada PT Kwang Yang Motor (PT KYMCO) sebesar 11.100.000 dolar Amerika.

 

Namun, PT. MTP belum memberikan uang itu kepada SIAC, sehingga PT KYMCO pada 24 Desember 2013 mendaftarkan Putusan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan tersebut dapat dieksekusi di Indonesia. Kemudian PN Jakpus menyatakan putusan SIAC bisa dieksekusi di Indonesia.

 

Namun, PT MTP tidak hadir pada setiap persidangan di PN Jakpus, sehingga PT. MTP meminta sidang aanmaning ditunda sementara. Agar memuluskan penundaan sidang itu Eddy Sindoro melalui Dody Aryanto memberi uang Rp 100 juta kepada Edy Nasution.

 

Atas perbuatannya, Eddy didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sementara dalam perkara kedua, pada 15 Februari 2016, PT Across Asia Limited (AAL) mengajukan Peninjauan Kembali terkait perkara niaga ke PN Jakpus. Pengajuan PK itu pun diterima PN Jakpus. Namun, batas waktu pengajuan hanya 180 hari, dihitung sejak putusan kasasi diterima PT AAL pada 7 Agustus 2015. Sehingga, hal itu dianggap melanggar Pasal 295 ayat (2) UU Kepailitan.

 

Jaksa mendakwa Eddy Sindoro melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Source : iNews.id