Satgas Saber Pungli Dalami Dugaan Pungli Aparat Desa di Kabupaten Tangerang
Monday, 10 December 2018
Satgas Saber Pungli Dalami Dugaan Pungli Aparat Desa di Kabupaten Tangerang

Tangerang - Bertempat di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Banten, ATR BPN, Tim Satgas Saber Pungli mengadakan rapat koordinasi dengan warga yang melaporkan dugaan pungli yang dilakukan oknum aparat Desa Dangdang dan Kecamatan Serpong (sekarang Kecamatan Cisauk) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Akibat tindakan pungli tersebut, pihak pelapor PT. Libros Derap Abadi tidak dapat meningkatkan hak atas kepemilikan tanahnya menjadi sertifikat.

Modus yang dilakukan oknum kepala desa dan camat adalah dengan mengeluarkan surat keterangan girik palsu di atas tanah eks HGU Perkebunan Suradita yang sudah dibebaskan oleh PT. Libros Derap Abadi. Akibatnya sertifikat tanah tersebut sampai saat ini belum dapat terbit.

Kuasa Hukum PT. Libros Derap Abadi, Dwi Santoso, SH mengatakan bahwa akibat dari pungli tersebut maka semenjak tahun 1998 kliennya mengalami kerugian karena tidak dapat meningkatkan hak atas tanah menjadi sertifikat.

“Camat Serpong malah mengeluarkan surat Nomor 5931/03. Kec. Srp Tanggal 23 September 1998 yang menyatakan bahwa PT. Libros tidak menguasai fisik. Padahal berdasarkan 215 surat penunjukan Kavling Selatan yang telah dibebaskan oleh para anggota Dirserse, sudah disetujui dan dinyatakan keabsahannya oleh Tim Pembebasan (Itwilkab) yang tertuang dalam surat rekomendasi Tanggal 15 September 1998 No: 710.593/275.itwil/98," tegas Dwi, melalui pernyataan tertulisnya, Minggu (8/12/2018).

Dwi juga mengatakan bahwa sampai dengan saat ini, para penggarap yang dibuatkan surat keterangan girik palsu tersebut oleh Kepala Desa Dangdang dan Camat Serpong tidak dapat membuktikan keabsahan surat keterangan girik tersebut. Hal ini berdasarkan surat nomor 550.2/442/04.III/2000 Tanggal 29 Maret 2000 dari Kantor Pertanahan BPN yang berisi keterangan bahwa sampai saat ini para penggarap tidak dapat membuktikan atas hak mereka.

Sementara itu Kabid Sengketa Kantor Pertanahan Provinsi Banten ATR BPN, Nugraha mengatakan akan membantu proses penerbitan sertifkat PT. Libros Derap Abadi sebatas persyaratannya terpenuhi. “BPN berkewajiban menegakan aturan dan akan membantu proses penerbitan sertifikat PT. Libros Derap Abadi sebatas persyaratannya terpenuhi," ujar Nugraha.

Sekretaris Tim Satgas Saber Pungli Kemenko Polhukam, Irjen Pol. Dr. Drs. Widyanto Poesoko, SH, MH mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan pungli yang merugikan masyarakat.

“Tim Satgas Saber Pungli melihat adanya potensi dugaan pungli pada proses perizinan baik oleh kepala desa Dangdang, Camat Serpong (Cisauk) maupun oknum BPN yang tidak mempersoalkan alas hak tanah adat dari pihak lain yang mengklaim tanah di lokasi sama yang telah dibebaskan oleh PT. Libros Derap Abadi. Padahal, alas hak atas tanah yang dimiliki oleh PT. Libros Derap Abadi tersebut adalah tanah negara bekas HGU PT. Suradita. Satgas Saber Pungli akan terus mendalami pihak-pihak yang terindikasi melakukan pungli dan merugikan masyarakat," tegas Widi. (ars)