Ketua KPK Sebut Perlunya Perppu Antikorupsi yang Menyasar Sektor Swasta
Tuesday, 27 November 2018
Ketua KPK Sebut Perlunya Perppu Antikorupsi yang Menyasar Sektor Swasta

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendesak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 31 Tahun 1999.

 

Menurut Agus, Perppu tersebut penting dibentuk agar ke depannya pemberantasan korupsi bisa dilakukan terhadap sektor swasta bukan hanya kepada penyelenggara negara.

 

Hal tersebut ditekankan Agus saat memberikan sambutan dalam diskusi publik terkait paparan hasil review putaran I dan II United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang dihadiri oleh Menkumham Yasonna H. Laoly, Ketua Komisi III DPR RI, Kahar Muzakir, dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

 

"Sebetulnya di waktu pemerintahan yang singkat ini, kita punya Perppu, Perppu untuk UU 31 Tahun 1999 memasukkan kegentingan diprivate sector, trading influence," kata Agus di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018).

 

Agus juga kembali mendorong adanya revisi terhadap UU Nomor 31 Tahun 1999 kepada Menkumham Yasonna H Laoly. Hal itu sejalan dengan konvensi PBB di tingkat internasional (UNCAC).

 

‎"Jadi Menkumham mohon dukungannya di waktu sependek ini kita punya UU Tipikor yang baru, UU Tipikor yang mengakomodasi gap kita dengan UNCAC antara lain ada korupsi di private sector dan asset recovery‎," terangnya.

 

Source: okezone