Dikonsumsi Seumur Hidup, Harga Obat HIV/AIDS Makin Mahal
Monday, 22 October 2018
Dikonsumsi Seumur Hidup, Harga Obat HIV/AIDS Makin Mahal

Vonis HIV/AIDS mengharuskan penderita mengonsumsi obat ARV seumur hidup. Sayangnya, kebijakan Bank Dunia mengancam subsidi obat-obatan ini pada negara berpenghasilan menengah.

Perawakannya yang cukup berisi, dengan tampilan agak tomboy, mengenakan kacamata hitam yang disangkutkan di kepalanya yang berpotongan cepak, Astrid, 38, tidak ubahnya seperti wanita biasa. Siapa sangka, dia merupakan salah seorang penderita AIDS. Wanita yang ramah ini sudah sejak 2013 divonis AIDS. Tanpa malu, apalagi ragu, dia berbagi cerita soal perjalanan madatnya selama ini. Dia mengenal narkoba sejak SMP, dari pil koplo dan ganja hingga ke heroin/putaw di bangku SMA.

“Pokoknya dulu di sekolah sebagian besar pakai (narkoba) saya ikutan,” katanya dalam acara AHF Menyerukan Bank Dunia Menaikkan MIC di Bali belum lama ini. Mengetahui kebiasaan buruk anak bungsunya, orang tua Astrid mengirimkan putrinya itu ke Australia. “Saya marah karena orangtua seperti membuang Saya. Akhirnya saya malah makin dalam terjerumus narkoba di sana (Australia). Saya pakai jarum suntik bergantian, sempat berhubungan seks dengan pacar yang AIDS. Saya nggak tahu kalau itu semua bisa berisiko AIDS, HIb, TB, hepatitis C,” tuturnya. Ketika sempat dites, Astrid negatif AIDS.

Malah, sang kakak yang lebih dulu meninggal akibat penyakit itu. Namun, beberapa tahun berselang, dia mencoba tes lagi, rupanya barulah positif AIDS. Bukannya segera bertindak, dia malah ogah minum obat. “Dulu mikirnya kalau sudah mau mati ya sudah, buat apa berobat. Karena vonis itu saja sudah bikin saya down ,” ucapnya. Namun, atas dorongan keluarga, dia lalu bangkit dan mencoba pengobatan yang disarankan. Jadilah Astrid mengonsumsi obat ARV (antiretroviral) seumur hidup. Setiap pukul 09.00 dan 21.00, dia harus minum 2-3 pil berukuran besar.

Pada kesempatan terpisah, dr Adyana Esti, tenaga medis Klinik Angsamerah Jakarta, mengatakan, dengan pengobatan dan kontrol yang baik dan benar, sangat mungkin bagi ODHA (orang dengan HIV/AIDS) memiliki pasangan yang bukan penderita dan tidak menularkannya. Begitu juga ibu ODHA bisa melahirkan anak yang tidak terinfeksi HIV.

Sampai saat ini ARV masih disubsidi pemerintah sehingga dapat diperoleh dengan gratis. “Akses ARV pun bisa sampai tingkat puskesmas. Diharapkan ke depan nanti semakin banyak ODHA yang mau mengakses ARV ini. Pemerintah juga perlu menjaga ketersediaan ARV ini sampai pelosok,” kata dr Esti.

Namun, kebijakan Bank Dunia terkait klasifikasi negara yang mengelompokkan Indonesia ke negara berpenghasilan menengah atau middle income country (MIC) mengancam akses pengobatan AIDS ini. Saat ini Bank Dunia menetapkan negara dengan penghasilan USD2,73 (Rp41.494) per hari atau setara dengan harga secangkir kopi di banyak negara, bukan termasuk kelompok miskin. Badan-badan pembangunan dunia, seperti Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, dan malaria, menggunakan skala penghasilan Bank Dunia untuk menentukan negara mana yang dapat menerima dukungan vital dan yang tidak.

“Ini merupakan tindakan sewenang-wenang yang berdampak negatif pada banyak penduduk miskin dunia (73% atau 5 miliar jiwa) yang kini tinggal di negara MIC. Negara MIC memiliki beban AIDS tertinggi dan tergantung pada Global Fund untuk pengobatan dan penanganan HIV/AIDS,” ungkap Advocacy and Marketing Manager AIDS Healthcare Foundation (AHF) Asia Marie Ko. Akibat klasifikasi MIC tersebut, banyak negara yang penduduknya hidup dengan HIV/AIDS harus membayar harga yang terlalu mahal untuk obat-obatan dan produk medis daripada mereka yang tinggal di negara berpenghasilan rendah.

“Ini harus dihentikan. Karena itu, kami mendesak Bank Dunia untuk menaikkan skala MIC dan mengubah metodenya dalam mengklasifikasikan negara,” tutur Country Program Manager AHF Indonesia Riki Febrian. Karena Indonesia masuk kategori MIC, maka bantuan internasional menyusut dan hal itu semakin memperburuk penanganan HIV/AIDS di negeri ini. Padahal, selama ini 80% dana penanganan HIV/AIDS di Indonesia berasal dari luar. “Karena kita dianggap sudah kaya, negara-negara lain dan lembaga dana menarik dukungan,” ujar Riki.

 

Source: okezone.com