Cegah Penyelewengan Dana, LPDB KUMKM Kerja Sama dengan BSR Center
Monday, 15 October 2018
Cegah Penyelewengan Dana, LPDB KUMKM Kerja Sama dengan BSR Center

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Bibit Samad Rianto (BSR) Center, di Jakarta, Senin (8/10/2018). MoU dalam rangka pendampingan terkait pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Koperasi dan UKM tersebut.

 

"Langkah ini bisa menjembatani MoU dengan aparat penegak hukum (APH) seperti kejaksaan, kepolisian, dan KPK," kata Direktur Utama LPDB KUMKM Braman Setyo seusai penandatanganan MoU di Jakarta, Senin (8/10/2018).

 

Menurut Braman, MoU itu berisi persamaan pandangan hukum terkait proses pemberian pinjaman dan pemisahan sanksi administratif dan pidana. "Jika APH mendapat laporan penyimpangan dana bergulir dan/atau menemukan adanya pelanggaran dana bergulir, maka perlu dikoordinasikan/dilaporkan terlebih dahulu kepada LPDB (tim hukum)," ujarnya.

 

 

Apabila dinyatakan kesalahan atau pelanggaran hanya pada taraf administratif, misalnya kelengkapan pendukung, maka APH tidak meneruskan pada proses pidananya.

 

"Apabila dari tim hukum LPDB dinyatakan ada pelanggaran prosedur dan/atau pelanggaran hukum dan/atau adanya gratifikasi atau penerimaan materi, maka APH dapat melakukan proses pidananya," kata Braman.

 

Selain itu, MoU tersebut juga memberikan pendampingan hukum dalam hal proses pemanggilan oleh APH, baik pemberian keterangan hingga pemanggilan saksi. Akan ada pula pemberian masukan pada direksi atas hasil pemetaan masalah hukum sebagai upaya pencegahan adanya berkembangnya permasalahan hukum di APH.

 

Apabila dinyatakan kesalahan atau pelanggaran hanya pada taraf administratif, misalnya kelengkapan pendukung, maka APH tidak meneruskan pada proses pidananya.

"Apabila dari tim hukum LPDB dinyatakan ada pelanggaran prosedur dan/atau pelanggaran hukum dan/atau adanya gratifikasi atau penerimaan materi, maka APH dapat melakukan proses pidananya," kata Braman.

Selain itu, MoU tersebut juga memberikan pendampingan hukum dalam hal proses pemanggilan oleh APH, baik pemberian keterangan hingga pemanggilan saksi. Akan ada pula pemberian masukan pada direksi atas hasil pemetaan masalah hukum sebagai upaya pencegahan adanya berkembangnya permasalahan hukum di APH.

 

 

Braman menilai kerja sama ini memberikan masukan pada direksi mengenai upaya pencegahan dan penerapan nilai-nilai good corporate government (GCG) di lingkungan LPDB. Selain itu, semua pegawai di lingkungan LPDB dapat lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya.

 

Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan integritas para pekerja di lingkungan LPDB. Apalagi, kata Braman, bekerja di lembaga yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan dengan menggunakan dana APBN, LPDB-KUMKM mempunyai risiko kasus hukum tinggi.

 

Nantinya BSR Center akan mengadakan pelatihan antikorupsi, pelatihan mengelola dana, dan pendampingan hukum di lingkungan LPDB KUMKM. Sebelum LPDB, BSR Center telah melakukan hal serupa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

 

Source: iNews.id