DJSN: Defisit Anggaran BPJS Kesehatan Harus Segera Diatasi
Thursday, 13 September 2018
DJSN: Defisit Anggaran BPJS Kesehatan Harus Segera Diatasi

Jakarta - Menanggapi banyaknya keluhan dari sejumlah fasilitas kesehatan, terkait tunggakan klaim dan berakibat munculnya defisit dana BPJS Kesehatan, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Zainal Abidin mengatakan, pemerintah harus mengatasi defisit anggaran dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

“Pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi hal tersebut. Sejak awal dilahirkannya program JKN sesungguhnya pemerintah dan pembuat undang-undang sadar akan ancaman defisit anggaran BPJS Kesehatan. Karena itulah mereka sudah menyiapkan pasal 48 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2013. Pada pasal tersebut disebutkan jika dalam perjalanan JKN mengalami defisit anggaran, maka pemerintah wajib untuk mengatasinya,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi pembahasan Usulan kenaikan Harga Obat di era JKN, di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Menurutnya, jika defisit tersebut tidak segera diatasi, maka akan timbul dampak negatif terhadap semua pihak, peserta JKN KIS, fasilitas kesehatan hingga kepercayaan terhadap BPJS Kesehatan sendiri. Ia mengibarakan, program JKN ibarat anak dengan anemia berat. Anak tersebut lahir dari ibu yang juga menderita anemia, sehingga ketika program dilaksanakan pun, anemia kronis terus berlangsung.

Solusi dengan cara menyuntikkan dana menurut Zainal tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab dengan kondisi yang sudah kronis seperti sekarang ini, program JKN hanya bisa diselamatkan dengan cara mengguyurkan energi baru berupa anggaran.

“Untuk itu pertemuan dengan semua pihak ini dilakukan DJSN, untuk mencari solusi permasalahan ini. Menyuntik itu kalau hanya sakit-sakit biasa. Tetapi kalau sudah kronis, anemia berat, maka harus ditransfusi. Kalau dengan transfusi kemudian JKN bisa sehat kembali, baru dilakukan perbaikan disana-sini,” paparnya.

Zainal juga berharap agar BPJS Kesehatan lebih lantang bersuara. Buang jauh-jauh anggapan bahwa dengan diam, persoalan bisa diselesaikan. Sebab tunggakan pembayaran klaim ke rumah sakit yang kini berimbas pada belum dibayarkannya tagihan obat oleh rumah sakit ke industri farmasi bisa mengancam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia mengaku, masalah yang timbul tidak hanya soal defisit anggaran, juga terkait harga obat yang melambung sebagai dampak merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. Hal ini karena mayoritas bahan baku obat, masih di impor dari luar negeri. Zainal berharap BPJS Kesehatan seharusnya diberikan keleluasaan untuk membeli obat sesuai anggaran yang ada.

Menurutnya, dalam pelayanan kesehatan, dokter, alat kesehatan dan obat ibarat aliran darah. “ Dokter, alat kesehatan dan obat itu satu paket. Dokter tidak dapat bekerja kalau tidak ada alat kesehatan dan obat. Itu sama saja dengan tentara yang ingin menembak tetapi tidak peluru,” kata Zainal.

Ia juga berharap pemerintah menyusun skenario mengawasi pembayaran obat dari rumah sakit ke industri farmasi. Rasanya tidak adil jika keterlambatan membayar klaim ke rumah sakit kemudian BPJS Kesehatan mendapatkan sanksi dengan membayar denda. Sedang rumah sakit yang terlambat membayar pembelian obat ke industri farmasi tidak mendapatkan sanksi apa-apa. Padahal kedua kejadian tersebut sama-sama mengancam keberlangsungan program JKN.

Sementara itu, Anggota DJSN dari unsur pekerja, Sugianto mengatakan, di Indonesia ada sekitar 9000 Puskesmas. Dari jumlah tersebut, masih banyak Puskesmas yang mengalami kelangkaan obat

Penyebabnya antara lain, jaringan komunikasi daerah dan regulasi daerah. “Ini yang membuat Puskesmas tidak bisa membeli obat dengan cepat.” ujarnya.(ANP)